BENTUK PEMERINTAHAN

BENTUK PEMERINTAHAN

Definisi  Negara

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum yaitu untuk memudahkan anggotanya dalam hal ini adalah rakyat dalam mencapai tujuan bersama atau yang dicita - citakan. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama  dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya banyak negara memiliki kerajang layanan yang berbeda bagi warganya.

Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara, atau hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah dilakukan secara demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurusi kepentingan rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurusi kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis pula.

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

Adapun definisi negara dari beberapa pendapat ahli yaitu sebagai berikut :

  Prof. Farid S. Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.

  Georg Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal

  Roelof Krannenburg, Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

  Roger H. Soltau, Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

  Prof. R. Djokosoetono, Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

  Prof. Mr. Soenarko, Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

  Aristoteles, Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.

B.     Tujuan Negara

Sebagai suatu organisasi kekuasaan dari kumpulan orang –orang yang mendiaminya, negara memiliki suatu tujuan yang disepakati bersama. Tujuan suatu negara bermacam –macam diantaranya:

a.Memperluas kekuasaan;

b.Menyelenggarakan ketertiban hukum;

c. Mencapai kesejahteraan umum.

Adapun tujuan negara dari beberapa pendapat, konsep dan ajaran diantaranya sebagai berikut :

a. Dalam konsep dan ajaran Plato, negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial;

b.Dalam ajaran dan konsep Teokratis Thomas Aquinas dan Agustinus, negara bertujuan untuk mencapai dan penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan;

c. Menurut Ibnu Arabi, negara bertujuan untuk  menjalankan kebijaksanaan dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak –pihak asing;

d Menurut Ibnu Khaldum, negara bertujuan untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan negara yang bermuara pada kepentingan akhirat.

Namun tujuan negara dalam konteks negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan dan penjelasan  UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1.                  Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

2.                  Melaksanakan ketertiban. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

3.                  Pertahanan dan keamanan. Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

4.                  Menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

C.    Unsur –Unsur Negara

Mahfud M.D menyatakan tiga unsur penting dalam suatu negara yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah yang disebutnya sebagai unsur konstitutif. Namun ketiga unsur tersebut harus ditunjang oleh unsur lain seperti dengan adanya konstitusi dan pengakuan dari negara lain yang disebut sebagai unsur deklaratif.

Unsur –unsur pokok dalam suatu negara adalah sebagai berikut :

a.Rakyat yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama –sama mendiami suatu wilayah;

b. Wilayah yaitu unsur terpenting dalam suatu negara sebab tidak mungkin ada negara tanpa ada batas –batas teritorial yang jelas;

c.Pemerintah yaitu alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan didirikannya sebuah negara;

d.Pengakuan dari negara lain yaitu hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Ada dua pengakuan negara yaitu pengakuan de jure dan pengakuan de facto.

Mengenai asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah diuraikan sebagai berikut:

  Pendudukan (Occupatie)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai.Misalnya, Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.

  Peleburan (Fusi)

Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi Negara yang baru. Misalnya terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871.

  Penyerahan (Cessie)

Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Misalnya, Wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia,(Jerman).

  Penaikan (Accesie)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur Sungai atau dari dasar Laut (Delta). Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah Negara. Misalnya wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.

  Pengumuman (Proklamasi)

Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contohnya, Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki.

Banyak pula teori –teori yang ditemukan tentang terbentuknya suatu negara, diantaranya sebagai berikut :

1.Theory Social Contract (Kontrak Sosial)

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat menganggap bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian –perjanjian masyarakat dalam tradisi masyarakat. Teori ini meetakkan bahwa negara tidak berpotensi menjadi negara tirani, karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak sosial antara warga dengan lembaga negara.

  Thomas Hobbes (1588 -1679) menyatakan bahwa kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman yakni keadaan sebelum dan sestelah ada negara. Menurutnya keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera tapi sebaliknya akan menimbulkan suatu keadaan sosial yang kacau tanpa hukum, tanpa pemerintah dan ikatan sebab dibutuhkan kontrak atau perjanjian antar individu yang tadinya hidup dama keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak kodrat yang dimilikinya kepada sebuah badan yang disebut negara;

  John Locke (1632 -1704) menyatakan bahwa unsur pimpinan sangat penting yang mengatur kehidupan mereka demi menghindari konflik di antara warga negara. Namun menurutnya penyelenggaraan pimpinan harus dibatasi karena dalam melakukan perjanjian individu –individu warga negara tersebut tidak menyerahkan seluruh hak –hak alamiahnya kecuali hak –hak asasi warga negara;

  Jean Jacques Rousseau (1712 -1778) menyatakan bahwa suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk mengikatkan diri dengan suatu pemerintahan yang dilakukan oleh suatu organisasi politik. Menurutnya negara dibentuk dari adanya pemimpin dari organisasi politik ditentukan  oleh yang berdaulat dari wakil –wakil warga negara.

2. Theory Teokratis (Ketuhanan)

Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari tuhan. Para raja mengklaim sebagai wakil tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada tuhan bukan kepada manusia. Dalam sejarah tata negara islam , pandangan teokratis serupa dengan yang dujalankan oleh negara – negara muslim sepeninggal nabi muhammad saw.

Paham teokratis islam ini akhirnya melahirkan doktrin politik islam sebagai agama sekaligus kekuasaan. Pandangan berkembang menjadi paham dominan bahwa dalam islam tidak ada pemisahan antara agama dengan negara. Menurut pandangan modernis muslim kekuasaan dalam islam harus dipertanggung jawabkan baik kepada allah maupun kepada rakyat.

3.Teori Kedaulatan

Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya suatu negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok etnis atas kelompok tertentusehingga dimulailah pproses pembentukan negara. Dengan kata lain negara terbentuk karena adanya pertarungan kekuatan dimana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk suatu negara.

D.Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagalpun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan.

Dalam berbagai literatur hukum dan apalagi dalam penggunaannya sehari-hari, konsep Bentuk Negara seringkali dicampuradukkan dengan konsep Bentuk Pemerintahan. Hal ini juga tercermin dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Dari kalimat ini tergambar bahwa the founding fathers Indonesia sangat menekankan pentingnya konsepsi Negara Kesatuan sebagai definisi hakiki negara Indonesia (hakikat negara Indonesia). Bentuk dari negara kesatuan Indonesia itu ialah republik. Jadi jelaslah bahwa konsep bentuk negara yang diartikan disini adalah republik yang merupakan pilihan lain dari kerajaan (monarki) yang telah ditolak oleh para anggota BPUPKI mengenai kemungkinan penerapannya untuk Indonesia modern.

Kelemahan rumusan di atas terkait dengan pengertian bentuk negara yang tidak dibedakan dari pengertian bentuk pemerintahan. Padahal kedua konsep ini sangat berbeda satu sama lain. Karena yang dibicarakan adalah bentuk negara berarti bentuk organ atau organisasi negara itu sebagai keseluruhan. Jika yang dibahas bukan bentuk organnya, melainkan bentuk penyelenggaraan pemerintahan atau bentuk penyelenggaraan kekuasaan maka istilah yang lebih tepat dipakai adalah istilah bentuk pemerintahan.

Sedangkan kata pemerintahan dalam 'sistem pemerintahan' terbatas pengertiannya pada cabang eksekutif saja. Penggunaan kata government dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata itu mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Keduanya dipengaruhi oleh tradisi pemerintahan yang berkembang di Inggris (British) dan Amerika Serikat. Karena Kerajaan Inggris mempraktekkan sistem pemerintahan parlementer, maka perkataan government disana menunjuk kepada pengertian yang sempit, yaitu hanya cabang kekuasaan eksekutif saja. Tetapi, dalam bahasa Inggris Amerika, kata government mencakup pengertian yang luas, yaitu keseluruhan pengertian penyelenggaraan negara. Dalam konstitusi Amerika Serikat misalnya, istilah "the Government of the United States" selain mencakup cabang eksekutif yang dipegang oleh Presiden, juga mencakup Kongres yang terdiri atas House of Repre­ sentatives dan Senat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diperjelas adanya perbedaan mendasar antara pengertian 'bentuk negara', 'ben­ tuk pemerintahan', dan 'sistem pemerintahan'. Ketiga istilah tersebut sebaiknya tidak dipertukarkan satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam praktek.

Di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan bentuk negara yaitu: bentuk negara Federal, Kesatuan atau sistem pemerintahan yang parlementer, Semi-Presidensil, dan Presidensil.

Menurut pidato Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Agustus 2007 dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia yang paling tepat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia adalah: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

a.Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen.

Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

1)      Sentralisasi, dan

2)      Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.

Keuntungan sistem sentralisasi:

1. Adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;

2. Adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;

3. Penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi:

1)  Bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;

2)  Peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;

3)  Daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;

4)   Rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;

5)   Keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Keuntungan sistem desentralisasi:

1.Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;

2.Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;

3.Tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;

4.Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;

5.Penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

b. Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Ciri-ciri negara serikat/ federal:

1.Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;

2.Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;

3.Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

1.Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;

2.Hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;

3.Hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;

4.Hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);

5.Hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:

1.cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;

2.badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

3.Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:

ü  Negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);

ü  Negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;

ü  Negara serikat yang memberikan  wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;

ü  Negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi ialah Pemerintah Pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar dan sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi). Sedangkan perbedaannya adalah mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.

Sedangkan perbincangan mengenai 'bentuk pemerintahan' (regerings vormen) berkaitan dengan pilihan antara bentuk kerajaan (monarki), atau bentuk republik. Jika jabatan kepala negara itu bersifat turun temurun maka negara itu disebut kerajaan. Jika kepala pemerintahannya tidak bersifat turun temurun, melainkan dipilih, maka negara itu disebut republik. Sementara itu, dalam perkataan 'sistem pemerintahan' (regerings­ systeem) terkait pilihan-pilihan antara sistem pemerintahan presidensiil, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan campuran, yaitu quasi presidensiil seperti di Indonesia (di bawah UUD  1945 yang asli) atau quasi parlementer seperti sistem Perancis yang dikenal dengan istilah hybrid system, dan sistem pemerintahan collegial seperti Swiss.

Dari ketiga konsep tersebut di atas, bangsa Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945 cenderung mengidealkan bentuk negara kesatuan (eenheidstaatsvorm), bentuk pemerintahan republik (republic regerings­vorm), dan sistem pemerintahan presidentil (presidential system). Dalam UUD  1945, pengaturan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan ini diatur dalam bab yang tersendiri, yaitu Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Dalam Pasal   ayat (1) dinyatakan: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik." Ayat (2) menegaskan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Sedangkan ayat (3)  menentukan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Khusus mengenai bentuk negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut, tidak dikategorikan sebagai objek perubahan yang diatur mekanismenya dalam pasal  7 UUD  1945. Dalam Pasal  7 ayat (5) UUD  945, dinyatakan: "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan".  

Pasal ini jelas mengandung komitmen dan tekad bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar  1945, akan tetap berbentuk Negara Kesatuan selamanya, kecuali tentunya jika Majelis Permusyawaratan Rakyat pada suatu hari mengubah lagi ketentuan Pasal  7 ayat (5) ini atau perubahan UUD terjadi bukan karena prosedur yang ditentukan sendiri oleh UUD  1945 (verfassung wandlung). Namun, jika yang terakhir ini yang terjadi maka hukum yang berlaku bukan lagi hukum konstitusi, melainkan revolusi yang mempunyai aturan hukumnya sendiri.

Dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk pemerintahan digolongkan dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

  Monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya monarki tterbagi atas dua jenis yaitu monarki absolut dengan kekuasaan tertinngi di tangan raja dan ratu serta monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya dibatasi oleh ketentuan –ketetuan konstitusi negara;

  Oligarki adalah model pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu;

  Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyatatau yang mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui pemilu.

Istilah bentuk pemerintahan pun harus dibedakan pula dari istilah 'sistem pemerintahan' yang menyangkut pilihan antara sistem presidential, sistem parlementer, atau sistem campuran. Konsepsi yang terakhir ini berkenaan dengan sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam arti cabang kekuasaan eksekutif.

Perbedaannya dari pengertian bentuk pemerintahan. Pertama adalah bahwa istilah pemerintahan dalam konsepsi 'bentuk pemerintahan' bersifat statis, yaitu berkenaan dengan ben- tuknya (vormen), sedangkan dalam 'sistem pemerintahan', aspek pemerintahan yang dibahas bersifat dinamis. Kedua, dalam konsepsi bentuk pemerintahan, kata pemerintahan lebih luas pengertiannya karena mencakup keseluruhan cabang kekuasaan. 

DAFTAR PUSTAKA

 

1.  http://diajengayu-ajeng.blogspot.com/2011/04/bentuk-negara-indonesia.html
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
3.  http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=154&page=1
4. 5http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002 September/000310.html